HomeAppetizerKemenhub Bersikukuh Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 2016

Kemenhub Bersikukuh Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 2016

Helm Go-Jek di peluncuran aplikasi Go-Jek, Februari 2015 | Aulia Masna

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan ini mengatur antara lain tentang pengujian kendaraan bermotor (KIR), kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM), kuota kendaraan hingga tarif batas atas dan tarif batas bawah. Walaupun tampaknya konflik antara para perusahaan transportasi baik online dan offline akan diakhiri oleh keluarnya Permenhub tersebut, perdebatan mengenai peraturan itu sendiri justru semakin memanas.

Peraturan yang akan mulai diberlakukan per 1 April 2017 ini akan menyerahkan formulasi tarif taksi online kepada pemerintah daerah. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada tiga hal mendasari pengaturan tarif tersebut: keselamatan, pelayanan, dan kesetaraan. Budi juga menyatakan ada iklim kompetisi yang kurang sehat dengan adanya perbedaan tarif dan diskon antara taksi online dan konvensional. Selain itu, revisi Peraturan Menteri ini juga untuk melindungi bisnis angkutan konvensional.

Tiga operator ride-hailing di Indonesia yakni Grab, Go-Jek dan Uber telah melayangkan surat bersama ke Kementerian Perhubungan pada 17 Maret 2017 lalu, menyatakan keberatan atas empat dari sebelas poin yang dimuat dalam Peraturan Menteri tersebut. Selain itu mereka juga meminta tenggang waktu sembilan bulan untuk memastikan proses transisi berjalan lancar namun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya memberikan waktu hingga tiga bulan saja.